PT . TRI PUTRA HAJI
Redaksi
Rakyat Merdeka Ri
SK . KEMENKUM HAM
NOMOR AHU : -0097779.AH.01.01.TAHUN 2024 AKTE NOTARIS : AHU- 425. AH .02. 01 NIB : 1012240109491 NPWP : 28.842.849.3-302.000 PENASEHAT KOMPOL. E .SETUMPUL PEMBINA SUHERMAN DEDI HARTONI,SE PIMPINAN UMUM / PENDIRI ARYANTO PIMPINAN REDAKSI ARYANTO WAKIL PEMIMPIN REDAKSI KOPRI YADI BENDAHARA ZAINAB DIREKTUR PELAKSA KORPRI YADI TEAM : IT MANEJEMEN PT : WESTART TEKNOLOGI INDONESIA KORDINATOR LIPUTAN NASIONAL ZULFIKAR ALI UMAR BARA RIYAN HANAPI Riki Adi Saputra Rony Aswin Tampubolon TEAM EDITOR PUSAT Sopian Andika ALAMAT KANTOR PUSAT JALAN KAMPUNG TANDING RT 04 RW 07 LINGKUNGAN 07 KELURAHAN PASAR MUARADUA KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KODE POS 32211 NO HP / WA : 081367178427 / 085769370528 NAMA : ARYANTO BANK BRI : NO REKENING : 805201032654537 NAMA : ARYANTO BANK SUMSEL BABEL NO REKENING: 1540 9025 189 PROVINSI SUMATRA SELATAN KAPERWIL : Redi Patrianto KABIRO : PALEMBANG: WARTAWAN SUM SEL : Erik Setiawan, Sri Apriyanti , pauzi KABIRO OGAN ILIR : Irwadi KABIRO OKU SELATAN : WARTAWAN : Jayadi Wandra KABIRO OKU : Ramlan Bayu WARTAWAN : PROVINSI SUMATRA UTARA KAPERWIL : Jurlis KABIRO : WARTAWAN : PROVINSI LAMPUNG KAPERWIL LAMPUNG : Erwan KABIRO LAMPUNG TENGAH : WARTAWAN : KABIRO PESISIR BARAT : Mayasir WARTAWAN : PROVINSI JAWA TIMUR KAPERWIL : Muhammad Asni S.H KABIRO : WARTAWAN : PROVINSI ACEH KAPERWIL : Maulidur Muyuyama KABIRO : WARTAWAN : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KAPERWIL : Rustam KABIRO : WARTAWAN : Undang-Undang (UU) Pers atau UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang kebebasan pers, hak pers, dan peredaran pers asing di Indonesia: Kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Pers nasional tidak boleh dibredel, disensor, atau dilarang penyiarannya. Pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi dan gagasan. Pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kemerdekaan pers. Dewan Pers bersifat independen. Pers meliputi pers cetak, elektronik, dan segala macam saluran lainnya. Pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun. Pers asing dan perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU Pers disahkan pada 23 September 1999 setelah dibahas selama dua minggu. UU ini lahir dari semangat perubahan menuju masa demokratis yang mendukung kebebasan pers. Seluruh Staf, Kordinator Wartawan Dan Wartawati Reporter Media Rakyat Merdeka Ri Co. Id Telah Di Bekali id card dan surat Tugas Yang Memiliki Masa Berlaku Dan Namanya Tercantum di Box Redaksi Apa bila ada yang mengaku sebagai Staf , wartawan dan Wartawati Reporter dan tidak bisa menunjukkan id. card dan surat tugas silahkan menghubungi pihak hukum atau hubungi redaksi WARTAWAN DAN REPORTER DALAM MELAKUKAN TUGAS PELIPUTAN ATAU REPORTER DI LINDUNGAN UU PERS NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA PASAL 18 AYAT 1 ( SIAPAPUN YANG MENGHAMBAT MENGHALANGI TUGAS JURNALISTIK DAPAT DIPIDANA PENJARA. KURUNGAN SELAMA 2 TAHUN ATAU DENDA RP. 500 JUTA