Pesisir barat – Lampung rakyatmerdekari.co.id 26/03/2025
Pihak kecamatan gagal memediasi peratin/Kades dengan pihak Lhp/BPD terkait dugaan penyalahgunaan dana desa beberapa hari yang lalu, sehingga hari ini menemui jalan buntu karena pihak Lhp tidak mau hadir walau sudah diundang pihak kecamatan Bangkunat dengan mengirimkan surat resmi bernomer ; 000/77/IV.01/2024 tertanggal 20 maret 2025, surat ini tindaklanjut dari surat Lhp yang dikirim ke kecamatan bangkunat dengan nomer surat : 144/400/Lhp-Kj/III/2025 tertanggal 20 maret 2025 tentang penundaan sementara pengesahan Apbdes pekon kota jawa tahun anggaran 2025, sisi lain nomer surat pihak kecamatan agak aneh dan janggal dan tidak sesuai dengan waktunya, terkesan asal.asalan tanpa memperhatikan cara penulisan yang benar.
Yuzir,S.Pd camat kecamatan Bangkunat menjelaskan bahwa upaya pihak kecamatan sudah kami lakukan ,namun Lhp pihak yang diundang tidak hadir, hanya.pihak peratin beserta rombongan yang hadir, maka oleh.sebab itu tidak bisa kita lanjutkan dan mencari cara lain menyikapi hal ini, mustinya pihak pelapor yakni lhp hadir guna memberikan serta bersama sama mencarikan solusi atas permasalahan yang ada.
Hal serupa juga disampaikan oleh Redi Susanto,SIP kasi pemerintahan kecamatan bangkunat kabupaten pesisir barat, bahwa mediasi ini kita anggap gagal, maka oleh sebab itu tentu kita akan berkordinasi dengan pihak kabupaten pesisir barat melalui Dpmp atau pihak terkait lain, dan hasil kordinasi akan jadi petunjuk lanjutan guna memperlancar jalannya administerasi pekon kota jawa kecamatan bangkunat tentu seperti biasa tanpa ada hambatan dari pihak pihak yang ada di pekon, karena ini merupakan Apbdes tahun 2025, tentu akan kita kordinasikan secepatnya ke kabupaten pesisir barat.
Hendra,S.Pd peratin pekon kota jawa berharap persolan ini cepat selesai dan saya mengajak.semua pihak untuk menyumbangkan pemikiran guna bahasan Àpbdes segera kita sampaikan ke pihak kabupaten pesisir barat guna tindak lanjut dalam melaksanakan program pekon tahun anggaran 2025, terkait tidak hadirnya Ksb Lhp juga sebagai pelapor saat itu, maka saya menyerahkan sepenuhnya pada pihak kecamatan dan pihak kabupaten pesisir barat, tentu hal ini tertuang dalam berita acara mediasi hari yang juga akan disampaikan ke pihak terkait lainnya,
Masih kata.Hendra,S.Pd peratin pekon setempat, bahwa tidak ada.salahnya.bagi semua pihak mengkritik, melaporkan, atas dugaan yang dituduhkan rekan Ksb Lhp, namun harapan jangan menghambat dari kegiatan tahapan Apbdes tahun 2025, kan mereka melaporkan dugaan tersebut anggaran tahun 2024 yang lalu, dan masalah saat ini Lhp tidak mau menandatangani Apbdes tahun 2025, artinya administerasi tahun berjalan tidak bisa dilaksanakan karena Lhp rak mau tandatangan di.Apbdes, semoga pihak kecamatan dan kabupaten dapat memberikan solusi yang tepat agar hal ini tidak berlarut larut yang alhirnya akan merugikan masyarakat pekon kota jawa tutupnya.
- A.Sirwadi.ketua Lhp saat dihubungi via telpon namun tidak aktif, guna mengkonfirmasi atas ketidak hadirannya saat di undang camat.Bangkunat guna mediasi penyelesaian kisruh dengan pihak pekon kota jawa.
.
Zahidi anggota Lhp dari 7 anggota yang ada saat di konfirmasi memaparkan bahwa, dari awal kami ber empat sebagai.anggota.Lhp pekon kota jawa tidak tau bahwa pihak Ketua,sekretaris dan bendahara lhp pekon kota jawa kecamatan Bangkunat melaporkan peratin ke jaksa dan inspektorat, dan hari ini saya.hadir atas undangan pihak kecamatan terkait bahasan tersebut, dari.awal saya ketemu pihak pelapor Ksb Lhp, menanyakan bahwa apakah yang namanya Lhp pekon kota jawa hanya kalian bertiga saja sehingga tanpa rapat lhp tiba tiba terdengar ada pelaporak ke jaksa dan inspektorat, jadi kami.berempat sebagai apa dalam keanggotaan Lhp, maka oleh sebab itu agak aneh bagi saya peribadi melihatnya, termasuk kawan saya yang tiga orang, maka silahkan saja kalian bertiga melaporkan peratin, yang penting kami.berempat tidak ikut ikutan karena emang kami tidak tau dan tidak dibahas dalam internal Lhp sebelumnya . (Rmri : Yasir)