PT. TRI PUTRA HAJI
REDAKSI RAKYAT MERDEKA RI
LEGALITAS PERUSAHAAN
- SK KEMENKUMHAM: -0097779.AH.01.01.TAHUN 2024
- AKTA NOTARIS: AHU-425.AH.02.01
- NIB: 1012240109491
- NPWP: 28.842.849.3-302.000
SUSUNAN REDAKSI PUSAT
PENASEHAT:
KOMPOL. E. SETUMPUL
PEMBINA:
1. SUHERMAN
2. DEDI HARTONI, S.E.
PIMPINAN UMUM / PENDIRI:
ARYANTO
PIMPINAN REDAKSI:
ARYANTO
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
KOPRI YADI
BENDAHARA:
ZAINAB
DIREKTUR PELAKSANA:
KORPRI YADI
TEAM IT MANAJEMEN:
PT. WESTART TEKNOLOGI INDONESIA
KOORDINATOR LIPUTAN NASIONAL:
1. ZULFIKAR
2. ALI UMAR
3. BARA
4. RIYAN HANAPI
5. Riki Adi Saputra
6. Rony Aswin Tampubolon
TEAM EDITOR PUSAT:
Sopian Andika
ALAMAT KANTOR PUSAT & REKENING
ALAMAT KANTOR PUSAT:
JALAN KAMPUNG TANDING RT 04 RW 07 LINGKUNGAN 07 KELURAHAN PASAR MUARADUA KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KODE POS 32211
NO HP / WA: 081367178427 / 085769370528
REKENING RESMI:
• BANK BRI: 805201032654537 (a.n. ARYANTO)
• BANK SUMSEL BABEL: 1540 9025 189 (a.n. ARYANTO)
PERWAKILAN & BIRO DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
• KAPERWIL: Redi Patrianto
• KABIRO PALEMBANG: -
• WARTAWAN SUMSEL: Erik Setiawan, Sri Apriyanti,
• KABIRO OGAN ILIR: Irwadi
• KABIRO OKU SELATAN: -
- WARTAWAN: Jayadi Wandra
• KABIRO OKU: Ramlan Bayu
- WARTAWAN: -
PROVINSI SUMATERA UTARA
• KAPERWIL: Jurlis
• KABIRO: -
• WARTAWAN: -
PROVINSI LAMPUNG
• KAPERWIL LAMPUNG: Erwan
• KABIRO LAMPUNG TENGAH: -
- WARTAWAN: -
• KABIRO PESISIR BARAT: Mayasir
- WARTAWATI PESISIR BARAT: ENI SOPIA
PROVINSI JAWA TIMUR
• KAPERWIL: Muhammad Asni, S.H.
• KABIRO: -
• WARTAWAN: -
PROVINSI ACEH
• KAPERWIL: Maulidur Muyuyama
• KABIRO: -
• WARTAWAN: -
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
• KAPERWIL: Rustam
• KABIRO: -
• WARTAWAN: -
UNDANG-UNDANG (UU) PERS NOMOR 40 TAHUN 1999
Undang-Undang (UU) Pers atau UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang kebebasan pers, hak pers, dan peredaran pers asing di Indonesia:
- Kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat.
- Pers nasional tidak boleh dibredel, disensor, atau dilarang penyiarannya.
- Pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi dan gagasan.
- Pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kemerdekaan pers.
- Dewan Pers bersifat independen.
- Pers meliputi pers cetak, elektronik, dan segala macam saluran lainnya.
- Pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun.
- Pers asing dan perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
UU Pers disahkan pada 23 September 1999 setelah dibahas selama dua minggu. UU ini lahir dari semangat perubahan menuju masa demokratis yang mendukung kebebasan pers.
PEMBERITAHUAN PENTING
Seluruh Staf, Koordinator, Wartawan dan Wartawati Reporter Media Rakyat Merdeka RI (rakyatmerdekari.co.id) telah dibekali ID Card dan Surat Tugas yang memiliki masa berlaku dan namanya tercantum di Box Redaksi.
Apabila ada yang mengaku sebagai Staf, Wartawan dan Wartawati Reporter dan tidak bisa menunjukkan ID Card dan Surat Tugas, silakan menghubungi pihak hukum atau hubungi Redaksi.
WARTAWAN DAN REPORTER DALAM MELAKUKAN TUGAS PELIPUTAN DILINDUNGI UU PERS NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA PASAL 18 AYAT 1 (SIAPAPUN YANG MENGHAMBAT / MENGHALANGI TUGAS JURNALISTIK DAPAT DIPIDANA PENJARA KURUNGAN SELAMA 2 TAHUN ATAU DENDA RP. 500 JUTA).