rakyatmerdekari.co.id Pesisir Barat — Lampung 8/2/2026 Mad Muhizar,SE menanggapi pemberitaan di salah satu media terkait normalisasi sungai yang dalam pemberitaan menyeret namanya dan wakil bupati pesisir barat irawan Topani pada 7/2/2026.
Masih kata Mad Muhizar,SE maka oleh sebab itu perlu saya jelaskan bahwa tidaklah tepat jika isi berita tersebut, terkait normalisasi
Pasalnya tidak ada normalisasi sungai yang dimaksudkan, yang ada memperbaiki aliran sungai yang bercabang dua di tutup aliran yang merusak kebun dan tanah warga di sepanjang bantaran sungai, panjanganya hanya sekitar seratus meter saja, jadi belum masuk kategori kegiatan normalisasi sungai seperti yang di beritakan tersebut
lanjut Mad Muhizar,SE terkait isi berita yang menyebut wakil bupati pesisir barat, disini perlu saya sampaikan bahwa tidak benar wakil terlibat di dalam kegiatan yang perbaikan sungai bercabang tersebut, karena ini murni hasil usulan dan tanya jawab pada warga pekon sukamarga guna mengatasi erosi kikisan sungai yang merusak tanah kebun sepanjang bantaran sungai di lokasi
Lebih jauh Mad Muhizar,SE sekaligus saat ini sebagai wakil ketua I DPRD pesisir barat dari kader PDIP, bahwa terkait dengan Pasir batu hasil galian penataan sungai tersebut kami sebagai wakil rakyat tentu berusaha memanfaatkan pasir batu tersebut untuk menambal sulam lobang lobang jalan akses pekon sumberrejo menuju empat pekon yang ada di wilayah way haru pekon terisolir sepanjang 4 kilometer, tak hanya itu kami sebagai wakil masyarakat sudah menambal sulam jalan berlobang di pekon kota jawa kecamatan Bangkunat, dan kami beri kesempatan pada pekon lain yang ada di dapil III sebagai wujud pengabdian kami pada masyarakat daerah asal kami menuju DPRD kabupaten pesisir barat.
Perlu masyarakat ketahui kegiatan pengambilan sirtu tersebut murni wujud nyata kegiatan gotong royong bersama dengan masyarakat termasuk langkah solusi mengatasi masalah matrial perbaikan badan jalan dan jalan yang ada di pekon pekon yang ada di kecamatan bangkunat, dan alhamdulillah Angkutan dan biaya alat berat exsavator di bantu oleh bapak bupati pesisir barat secara pribadi.
Jadi kurang tepat jika kegiatan tersebut dianggap bisnis, atau proyek atau dianggap menggunakan APBD/APBN, kegiatan ini murni kegorong royongan bersama masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak,harapan saya mari kita sama
terkait kalimat melampaui batas kewenangan
bahwa saya adalah masyarakat pekon setempat/sukamarga tentu kita tau apa tugas saya sebagai masyarakat, kemudian saya sebagai DPRD kabupaten pesisir tentu tau apa yang harus saya lakukan untuk masyarakat banyak khusus pekon dan dapil saya, untuk itu tidaklah berlebihan kalau saya mengambil sirtu untuk kepentingan masyarakat banyak,sambil memperbaiki aliran sungai bercabang yang di khawatirkan warga akan merusak tanah kebun di sepanjang aliran sungai way bambang tersebut, bagi semua pihak khusus masyarakat bahwa saya dan kami DPRD pesisir barat butuh kritik dan saran demi pembangunan wilayah kita yang lebih baik, tentu harapan kritik dan saran yang membangun pungkasnya. ( Yasir ).
