Dugaan Gapoktan, Brigader Bumi Ratu Tercium Bau Busuk (KKN) Yang Di Kelola Satu Keluarga Besar, Saat Akan Di Konfirmasi Ketua Gapoktan Tak Terima Kehadiran Awak Media.

Hukum1108 Dilihat

TULANG BAWANG — LAMPUNG rakyatmerdekari.co.id Gapoktan dan Brigader kampung bumi ratu terkuak bau busuk Korupsi Kolusi Nepetisme (KKN) yang di kelola satu keluarga besar ketua Gapoktan Muslimin dan ketua Brigader pangan Perli Bendahara yang juga anak kandung dari Muslimin adalah bapak kandung kedua orang tersebut juga tinggal dalam satu rumah di kampung bumi ratu kecamatan rawa jitu kabupaten tulang bawang provinsi lampung.

Berawal dari laporan beberapa warga dan salah satu anggota kelompok yang tergabung dalam brigader pangan. Kamis 07/08/2025 kami awak media mendapatkan telpon WhatsApp ada keluhan warga yang juga tergabung dalam kelompok Brigader meminta untuk tidak di sebut nama nya sebut saja Cakculai 40 Tahun yang tinggal di kampung bumi ratu.

Saat memaparkan har tersebut Cakculai berharap hal ini dapat di sampai kan dengan dinas pertanian agar hal ini dapat jadi perhatian dari pihak dinas. Mengingat ketua brigader pangan orang nya sedang merantau bekerja di Bekasi

Kami awak media mendatangi rumah ketua Gapoktan Muslimin. Rabu 20/08/2025. Pukul 14:08 WIB. Di awal dari salah satu rekan media mempertanyakan terkait anggaran Bumkam tahun 2024. Dengan jawaban Muslimin anggaran tersebut banyak di pakai kelompok dan anggota Bumkam. Dan banyak juga mas wartawan yang ke sini menanyakan hal itu dan masalah itu sudah basi dan gak perlu di bahas lagi. Ucap Muslimin

Ketua Brigader pangan ke mana pak.. Ooo dia lagi merantau ke Bekasi Bagai mana kalau buat laporannya kalau ketua tidak ada di tempat. Apa ini siapa apa urusan kamu datang ke sini menanyakan ketua brigader pangan. Ucap Ketua Gapoktan Muslimin.

Lanjut dengan pertanyaan kami awak media masalah terkait Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun 2024/2025. Tahun 2024 saja di benarkan Muslimin petani Oplah menerima dana sebesar Rp. 500.000 untuk tahun 2025 ini petani OPLAH tidak menerima uang. Uang tersebut kami alihkan untuk membajak lahan sawah (OPLAH) dengan nilai Rp. 800.000. dengan jawaban sedikit membentak kami awak media. Mas kamu sudah baca juklak juknis apa belum. Ucap ketua Gapoktan.

Dengan pertanyaan kami pak Muslimin dengan biaya membajak sawah Oplah sebesar Rp. 800.000 Ribu itu apa tidak terlalu besar petani aja hanya terima Rp. 900.000 di potong Rp. 800.000 sisa berapa lagi uang petani Oplah tersebut. Ucap rekam media

Kamu orang media ini tidak paham dan kami ini arahan dari dinas pertanian bukan kemauan kami ini mas silahkan tanya aja dengan orang dinas berinisial (ih) selaku kabit yang baru di pindah ke dinas pertanian tahun 2025 kami awak media minta untuk di panggil ketua brigader. Ooo itu anak saya dia kerja di bekasi. Papar Muslimin

Datang salah satu anak dari Muslimin mengusir kami awak media dan berkat kamu sopan kalau bicara kami bingung salah apa kami. Lalu kami di usir oleh muslimin dan anak anak nya. Mengingat muslimin ini kebal hukum dan merasa di beking oleh dinas yang membidangi satker.

Dugaan kami muslimin ini ada tercium bau kotor Korupsi Kolusi Nepetisme (KKN) yang tidak mau di konfirmasi oleh media terkait pengelolaan anggaran dana Oplah. Hal seperti ini yang di lakukan oleh ketua Gapoktan dengan semua wartawan yang menanyakan/konfirmasi pengelola lahan Oplah. Saat kami awak media menjelaskan dan memberikan solusi muslimin tidak mau dan dengan nada keras mengusir kami awak media dari rumah.

Mengingat Muslimin ini tidak memiliki sebidang sawah di kampung bumi ratu dan di angkat menjadi ketua Gapoktan tidak ada pemilihan yang sebagai mana mestinya. Hanya di tunjuk oleh kepala kampung yang dulu mantan ketua Gapoktan. Ada apa ini sebenarnya ini perlu menjadi catatan bagi dinas dan APH.

Harapan kami untuk pemerintah pusat khusus kementerian pertanian (KEMENTAN) agar bisa berikan rekomendasi kepada pihak inspektorat.Jaksa.Polisi agar dapat memanggil dan menggali periksa semua Gapoktan dan Brigader Se-tulang bawang ini ada terendus bau busuk dan Konforasi dinas pertanian yang membidangi hal tersebut.

Apa lagi lahan se-tulang bawang yang terdaftar lahan sawah OPLAH ± 15.000 hektar lebih. Menjadi ke khawatiran kami awak media anggaran pemerintah pusat yang harus di berikan ke petani lahan sawah OPLAH melebihi dari Rp. 900.000 Dugan dana tersebut ada Konforasi pihak yang terlibat dalam pengawasan yang di tunjuk oleh pemerintah pusat.

Yang menjadi bahan perbandingan kami awak media untuk kabupaten Mesuji saja petani Oplah yang di bantu oleh pemerintah pusat (KEMENTAN) RI Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus ribu)

Jika hal ini tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat di khawatiran dana tersebut akan banyak yang mencatut. Apa lagi anggaran APBN saling lepas tanggu jawab dalam pengawasannya.

#BERSAMBUNG#
(RMRI Tem : Chop)

banner 970x250 banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *