Serdang Bedagai ( Sumut) // rakyat merdekari co . id
Diduga kuat pengelolaan anggaran dana desa Petuara hulu banyak penyimpangan dan sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dari hasil Investigasi di lapangan dan informasi yang terkumpul dari beberapa keterangan masyarakat diduga banyak kejanggalan dan adanya KKN dalam pengangkatan perangkat desa masih Keluarga kepala desa. Jum’at (31/10/25).
Data Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa perlu di lakukan pengecekan kembali, layak atau tidak layaknya sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai, sekaligus audit ulang pembangunan yang menggunakan anggaran desa, karna diduga tidak tepat sasaran atau diluar kawasan desa Petuara hulu, dengan data yang terkumpul oleh Tim gabungan media dan LSM.
Hasil Investigasi dan data yang berhasil di kumpulkan saat Tim kelapangan” Desa Petuara hulu kecamatan Pegajahan memiliki tiga dusun yang terdiri dari 1 sampai 3, Jumah penduduk sekitar kurang lebih 135 Kepala keluarga dengan berpenghasilan sebagai petani dan harian lepas atau Buruh kasar.
Namun anehnya setiap ada proyek desa hanya sebagian kecil aja warga di ikut sertakan dipekerjakan di proyek desa tersebut, sementara pembangunan yang menggunakan desa negara ataupun dana desa mengutamakan Swakelola masyarakat, tidak boleh di borongkan atau menggunakan pihak ke tiga untuk mengerjakan proyek desa bertujuan untuk mendongkrak Ekonomi warganya.
Tujuan Negara menggelontorkan Dana Desa selain untuk peningkatan infrastruktur juga meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan tujuan tersebut seharusnya pemerintah desa menggandeng warganya untuk ikut adil bekerja sekaligus memantau pembangunan di desanya. Ungkapnya.
Lanjutnya, namun hal tersebut sepertinya tidak berlaku di desa kami ini, banyak bangunan – bangunan desa yang berdiri di wilayah desa tetangga, seperti bangunan irigasi berada di desa Lestari dadi, Pegajahan dan Petuara hilir. Sementara pembangunan yang di wilayah desa sendiri belum ada satu tahun keadaannya sudah Compang camping jalan paving blok dan pembangunan jembatan di dusun 2 tidak tidak transparan karna tidak adanya papan proyek.
Yang lebih mirisnya, diduga anggaran untuk perawatan sudah ada di anggarkan namun tidak ada kejelasannya anggaran tersebut di alihkan kemana. Ada juga kepala Dusun tidak pernah hadir setiap kegiatan-kegiatan didesa seperti, Musyawarah dusun ataupun musyawarah desa, dikarenakan Kadus tersebut tidak pernah ada di tempat. Jadi bagaimana jika warganya membutuhkan atau ada terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.harus kemana warganya akan mengadu dan melapor.
Ketua DPW Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (LSM GMAS) Sumatera Utara mengungkapkan, Sangat di sayangkan jika seorang pejabat publik seperti kepala Desa Petuara hulu ini, jika risih dengan Kawan-kawan yang menjalankan tugas sebagai Sosial control. Sebaiknya jangan jadi pejabat.
Apalagi pejabat sebagai kepala desa sekarang ini di berikan amanah untuk membangun desanya dengan anggaran cukup besar dari tahun 2016 sampai sekarang dana desa terus bertambah dengan berjalannya waktu.
Namun sepertinya dana tersebut belum bisa untuk Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan ekonomi di desa, tetapi dengan adanya anggaran tersebut diduga untuk peningkatan harta beberapa oknum saja” ungkap ketua DPW LSM GMAS Sumut.
Kepada desa Petuara hulu saat di konfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, enggan menjawab, sampai berita ini terbit belum ada tanggapan dari Kades tersebut.
(Tim/Red)
