MESUJI — LAMPUNG rakyatmerdekari.co.id Lembaga Bantuan Hukum Konsultasi dan Wartawan (LBH PKR-) akan melaporkan atas dugaan temuan adanya program Optimalisasi lahan yang telah di canang kan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pertanian tidak berjalan sesuai di kerjakan melalui mekanisme.
Saat di konfirmasi Ketua LBH PKR-kabiro Wartawan di kantor nya di bandarlampung , Rabu (21/5) membeberkan kuat dugaan adanya banyak kejanggalan dan penyelewengan alokasi pekerjaan swakelola optimalisasi (Oplah) pada Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
Saat tim Media melakukan kroscek dan investigasi atas laporan dari beberapa Ketua Poktan yang masuk CPCL (calon petani dan colon lokasi) pada tahun 2024 menyayangkan ketidak transparan dari Ketua Gapoktan Sumber Makmur, Kami tdak tau menahu ada program Oplah ini pungkas Pak Medan Ketua Gapoktan Tani Kancil, sosialisasi tidak ada, lain lagi ungkapan kekecawaan dari Bendahara Gapoktan Andi Khairul Umam saat menjelaskan secara detail program Oplah tahun 2024, Senin (19/5/2025) di Desa Sungai Badak Kabupaten Mesuji, menurut Andi saya di perintahkan Ketua untuk pembuatan SPJ.yang mana atas arahan Ketua tanpa saya berpikir bahwa ini sangat merugikan keuangan negara.
Desa Sungai Badak mendapatkan bantuan Oplah sesuai dengan usulan dan telah di SK kan oleh Dinas Pertanian berupa calon penerima dan colon lahan (CPCL) luas lahan 394 Ha, anggota 242 Ha volume benih 10.000 Kg di kerjakan olah lahan oleh pemilik alat berupa Jonder Toni seluas 88 Ha, alat Jonder Hi. Budi seluas 50 Ha, dari total luas lahan yang di kerjakan 138 Ha, dari luas Oplah 394 Ha, artinya ada kekurangan 256 Ha.setahu saya pak tapi menurut Pak Ketua sudah selesai.
Tokoh masyarakat Sungai Badak Arman Saweran menyesalkan tindakan Ketua Gapoktan dalam menjalan kan program bantuan Kementrian Pusat melalui Dinas Pertanian Mesuji dari tahun ketagun tidak ada sosialisasi, kesannya tertutup seakan proyek pribadi pungkasnya.
Ini bukan mendukung program swasembada pangan yang telah di canangkan Oleh Presiden Prabowo, bahkan penyaluran pupuk dolomit dan benih pun di pilihhnya beberapa orang anggota yang terdaftar di CPCL saja di berikan.
Bahkan kami telah melaporkan ke Dinas Pertanian Mesuji terkait adanya penyelewengan bantuan Oplah tahun anggaran 2024 sampai 2025, Pihak Dinas akan melakukan kroscek kepada para penerima mamfaat Optimalisasi lahan dan Ketua ungkap Airi sapaan akrab Kabid Sapras Dinas Pertanian Mesuji, namun sangat di sayangkan hasil pertemuan yang di fasilitasi pihak dinas terlihat hanya formalitas dan membenarkan paparan dari Ketua Gapoktan bahwa pekerjaan sesuai dan telah tersalurkan.
Saat dihubungi tim media Ketua Gapoktan melalui pesan WhatsApp tidak merespon apa yang di paparkan,Ketua LBHPKR-Wartawan sudah perintahkan LBHPKR-Wartawan Perwakilan Lampung lagi menyusun laporan secara lengkap ke APH Kabupaten Mesuji (Polres dan Kejaksaan Negeri) serta ke Polda Lampung mapun Kejati Lampung, hal ini agar APH mengusut tuntas dan melakukan penghitungan kerugian negara akibat ulah oknum Gapoktan tersebut tegas (/Tim/Red)”
