Tulang Bawang // rakyatmerdekari.co.id
Dana Desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, sampai 2024 menurut data Indonesia Corruption Watch, (ICW) organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi. Berkerjasa dengan elemen Masyarakat lembaga lain LSM dan Wartawan serta Stakeholder guna bersama kita memantau pembangunan desa/kampung yang ada di penjuru pelosok negeri Se-indonesia dari tahun ke tahun akan lebih baik dan berkembang setabil dengan negara maju lainnya.
Pengelola dana desa rentang di jadikan ajang korupsi bagi kepala kampung yang tergoda dengan pemegang kuasa anggaran dana desa di penjuru wilayah Se-kabupaten anggaran dana desa yang di salurkan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Setiap tahun selalu mendapat dari pemerintah pusat guna memajukan potensi desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Tapi tidak seperti salah satu kampung Gedung Meneng Baru Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
Kepala kampung yang selalu menghindar dari kunjungan awak media dan LSM seperti melihat hantu dan setan. Merasa salah dan bermasalah. Tidak sedikit keluhan dari warga sampai dari pamong kampung gedung meneng baru yang memberikan keterangan dengan awak media.
Pasalnya ada beberapa keluhan masyarakat yang di sampaikan dengan kami awak media terkait dana pembangunan kampung yang di anggarkan menggunakan dana desa. Tidak terlialisasi pembangunannya.
Salah satu anggaran yang kami sampaikan di bawah ini Untuk pembelajaran anggaran dana desa tahun 2023/2024.
1.# Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 70.000.000
2.# Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 114.425.000.
3.# Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** Rp 69.600.000.
4.# Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** Rp 30.810.000.
5.# Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Rp 15.000.000.
6.# Pembinaan PKK Rp 13.750.000.
7.# Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 15.000.000.
8.# Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Rp 22.400.000
9.# Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** Rp 2.500.000
10.# Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 36.000.000.
11.# Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 160.245.000.
Di duga Total kerugian negara di tahun 2023.
Mencapai Rp. 547.230.000 (Lima ratus empat poloh tuju dua ratus tiga poloh juta rupiah)
Untuk di tahun 2024 pembelahan yang menggunakan anggaran negara di masing masing bidang RAB.
1.# Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 13.050.000.
2.# Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 10.000.000.
3.# Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** Rp 68.705.000
4.# Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** Rp 17.875.000.
5.# Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 5.600.000.
6.# Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Rp 12.050.000
7.# Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 49.515.000
8.# Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** Rp 2.100.000
9.# Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Rp 19.580.000.
10.# Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan
Masyarakat Rp 5.000.000
Untuk di tahun 2024 di duga kerugian negara di perkirakan mencapai Rp. 203.475.000 (Dua ratus juta tiga puluh empat tuju ratus lima juta rupiah)
Anggaran yang di peruntukan untuk membangun kampung Gedung Meneng Baru di duga kuat tidak tepat dan epiktip peruntuhannya. Untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat kampung.
Bagai mana mungkin bisa anggaran mendesak dan kebutuhan kantor yang saat amat besar sementara kepala kampung dan jajaran tidak pernah terlihatan di kantor dan rapat terkait pembangunan kantor.
Salah satu contoh anggaran yang di peruntukan untuk membangun pos keamanan kampung gardu ronda yang mencapai Rp. 15.000.000 Lima belas juta rupiah.
Serta PAUD. Pemeliharaan jalan usaha tani serta lainnya.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi kepala kampung Gedung Meneng Baru tersebut berani dan nekat memalsukan tandatangan Badang Pengawas Kampung (BPK) Untuk (BPK) Kampung tidak pernah mengecap dan menandatangani gaji mereka meskipun gaji di berikan langsung oleh kepala kampung ke BPK yang ada di kampung tersebut.
Yang menjadi pertanyaan kami awak media ke salah satu warga lansir kampung terkait makanan yang di berikan ke lansia melalui dana desa tidak layak meskipun anggaran tersebut memang besar di setiap tahunnya. Papar CakCulai yang sudah lansia.
Lansia yang sempat kami konfirmasikan Minggu 01/12/2024. di kampung tersebut ± 10/2Orang saja. Makanan yang mereka peroleh susu Anlene Actifit di atas 50 Tahun Sachet isi 10 bungkus. Yang hanya di kasi 1 bungkus untuk sekali seduh dan Roti Roma Kepala 1 Bungkus serta buah per 2. Itu pun satu tahun sekali di berikan ke 10 sampai 20 lansia aja.
Untuk anggaran perawat kantor sampai puluhan juta rupiah itu tidak di benarkan warga nya.” Masak iya mas ngecet tempok aja bisa segitu wong saya lihat yang kerja orang yang honor di kampung.
Aneh nya lagi yang honor di kampung kami in bisa honor di sekolahan juga. Kampung kami ini kalau di hitung warganya gak begitu banyak. 200 sampai 250 warga saja mas.
Kami warga sempat mau di minta sama kakam Irwan iyuran Rp. 20.000 ( Dua Puluh Ribu Rupiah) perkepala untuk beli jaring bola Volli.” Karena salah satu warga yang sempat bersitegang dengan kepala kampung.” Pak itu kan sudah ada anggarannya kok warga di. Minta lagi. Warga yang tidak mau di sebut nama nya.
Sekertaris DPD PPWI Akan melengkapi data hasil temuan kawan kawan media dan akan kami masukan dan serahkan ke inspektorat. Jaksa atau Tipikor Polres Tulang bawang. Untuk di jadikan pertimbangan. Agar supaya memberikan contoh terbaik bagi kampung lainya.
Bersama sama kita bergerak membantu program kerja 100 hari Presiden Prabowo membangun dan menuntas angka terpuruk Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dari atas sampai bawah. Pusat sampai kampung.
Sampai berita ini di terbitkan tidak ada satu dari pihak Kampung Gedung Meneng Baru atau kepala kampung yang bisa kami konfirmasikan.
(RMRI : Chop)
