Sumut (Langkat) // Rakyat merdekari.co.id-
Dari hasil Investigasi Tim menemukan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Perkebunan Bungara, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.
Beberapa warga melaporkan tidak adanya transparan dalam penggunaan anggaran Desa, bahkan menyebutkan adanya program yang tidak memiliki realisasi fisik di lapangan ( Fiktif). Selasa (28 April 2026)
Gabungan Tim dari beberapa Media dan LSM setelah menerima pengaduan langsung turun ke lokasi dan menemukan berbagai kejanggalan sesuai keterangan dari beberapa masyarakat Pemerintah desa mereka dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, Dana Desa dan BUMDes oleh Kepala Desa (Kades) yang berinisial A yang tidak terbuka kepada publik.
“Bangunan yang dilaporkan dalam LPJ itu tidak ada. Kami tidak pernah melihat wujudnya,” ungkap salah satu warga.
Tak hanya itu, warga juga menduga dana BUMDes digunakan untuk membeli satu unit mobil pickup yang justru dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk operasional desa sebagaimana mestinya.
Persoalan lain yang memicu keresahan dari warga lainnya adalah prihal’ penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dimana Menurut keterangan masyarakat, mereka hanya menerima Rp100.000 perbulan, jauh di bawah ketentuan yang seharusnya adalah sebesar Rp300.000 per bulan.
Katanya karena kekurangan dana desa, jadi kami hanya dikasih Rp100 ribu tiap bulan,” ujar warga lainnya mencontohkan ucapan dari kades.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait pengelolaan anggaran, mengingat pagu dan penyaluran anggaran Dana Desa, Dana Desa ( ADD- DD ) yang tercatat seharusnya mampu mengakomodir program tersebut sesuai ketentuan.
Saat dikonfirmasi oleh salah satu wartawan dari tim Media, Kades inisial A membantah adanya penyimpangan dan menyatakan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan uraian kegiatan.
Namun, ketika diminta menunjukkan bukti fisik realisasi kegiatan, Kades tampak kebingungan dan tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas.
Tim media semangkin Penasaran saat ketika Kades inisial A justru memohon agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan. Bahkan, menurut tim di lapangan, Kades sempat menawarkan sejumlah uang kepada pihak media dengan dalih “kemitraan”. Tindakan tersebut langsung ditolak tegas oleh tim.
“Kami menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi membungkam fakta. Ini menyangkut hak masyarakat dan penggunaan uang negara,” tegas perwakilan tim. Menurut warga, sejumlah proyek fisik yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diduga tidak pernah direalisasikan.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa dan BUMDes. Dalam pertemuan tersebut, Kades inisial A juga terlihat emosional hingga hampir menangis, berulang kali memohon agar persoalan ini tidak dipermasalahkan serta meminta agar media “bermitra”.
Kasus ini diharapkan segera mendapat perhatian dari pihak terkait, termasuk inspektorat daerah dan aparat penegak hukum, untuk dilakukan audit serta penyelidikan lebih lanjut.
Media rakyatmerdekari.co.id menegaskan akan terus mengawal kasus ini demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di tingkat desa.
(Red)
