TULANG BAWANG – LAMPUNG 09/11/26
Kasus dugaan praktik mafia tanah di Kecamatan Menggala kini memasuki babak baru. Nurhedi Hi. Abi Yazid, korban dalam pusaran kasus ini, secara resmi melayangkan desakan terbuka kepada Kepolisian Resor (Polres) Tulang Bawang agar mempercepat penanganan laporan kepolisiannya. Langkah ini diambil menyusul adanya pergerakan mencurigakan dari pihak terlapor di lapangan.
Korban meminta penyidik Satreskrim Polres Tulang Bawang bergerak cepat memproses Laporan Polisi Nomor: L.Pengaduan/112/XI/2026/RESKRIM tertanggal 5 November 2026.
Desakan ini didasari atas penemuan bukti baru (novum) yang dinilai benderang terkait dugaan pemalsuan dokumen akta otentik serta penyerobotan lahan berlanjut oleh terlapor berinisial AR bersama kelompoknya.
Menurut Nurhedi,
Respons cepat dari pihak kepolisian sangat dibutuhkan lantaran terlapor terindikasi masih aktif melakukan manuver untuk mengaburkan status hukum objek tanah peladangan seluas 3 hektare yang terletak di Dusun Gedung Dalam, Kampung Ujung Gunung Ilir.
Manuver di Lapangan dan Dugaan Penyelundupan Hukum
Fakta terbaru di lapangan pada awal November 2026 mengungkap bahwa terlapor AR diduga membawa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang ke kediaman Kepala Dusun setempat. Kedatangan tersebut bertujuan untuk meminta tanda tangan sebagai syarat ploting batas tanah daring (online) secara sepihak.
Dalam aksinya, AR diduga menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Kampung Tiuh Tohou. Padahal, objek tanah yang dipersoalkan secara nyata berada di wilayah administrasi Kampung Ujung Gunung Ilir. Kendati demikian, Kepala Dusun secara tegas menolak permintaan tersebut karena mengetahui lahan terkait telah memiliki Sertifikat PRONA sah atas nama warga. Ucap Kepala Kampung
"Kami sangat mengapresiasi penerimaan laporan kami oleh petugas piket Reskrim Polres Tulang Bawang. Namun, berkaca pada pergerakan terlapor yang mencoba memanipulasi dokumen baru pasca dilaporkan,
Kami memohon kepada Bapak Kapolres Tulang Bawang memberikan atensi khusus agar kasus ini dikebut sebelum terlapor menghilangkan barang bukti," ujar Nurhedi, Senin (9/11/2026).
Bukti Dinilai Matang
Pihak korban menyatakan bahwa berkas perkara yang diserahkan kepada penyidik sudah matang dan berlapis. Bukti kepalsuan sertifikat tahun 2006 milik terlapor diklaim telah inkrah secara de facto melalui rentetan sidang di PTUN Bandar Lampung dan PN Menggala terdahulu, di mana pihak BPN mengakui tidak memiliki warkah (dokumen asal-usul) yang asli. Tegas Nurhedi Abi
Seluruh saksi kunci, mulai dari pemilik sertifikat PRONA, saksi batas lahan yang namanya dicatut, hingga Kepala Dusun yang menolak proses ploting sepihak pada 3 November 2026 lalu, menyatakan siap sedia jika sewaktu-waktu dipanggil oleh penyidik.
Melalui laporan ini,
Korban berharap Polres Tulang Bawang dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan instruksi Kapolri dan Pemerintah Pusat untuk memberantas mafia tanah tanpa pandang bulu demi tegaknya keadilan yang telah tertunda selama belasan tahun. Tutup Babe Giok
(Rmri : Cop)
💬 Komentar 0
Identitas Komentar
Lengkapi sekali untuk mempublikasikan tanggapan Anda.