👤 Sobatku
KATEGORI BERITA
Banner Atas Postingan Berita

KPK Wajib Periksa Dugaan Korupsi Di Revitalisasi pesibar Bendahara SDN 18 Bongkar KS Kaburkan Uang Revitalisasi

+ Ikuti
KPK Wajib Periksa Dugaan Korupsi Di Revitalisasi pesibar Bendahara SDN 18 Bongkar  KS Kaburkan Uang Revitalisasi
📢 INFO IKLAN
Pasang Iklan & Kerjasama Media – Rakyat Merdeka RI
• Jangkau puluhan ribu pembaca aktif rakyatmerdekari.co.id
💬 Hubungi Redaksi Iklan (WhatsApp) ›
Pesisir Barat // rakyat merdekari co . id
KPK wajib turun ke kabupaten pesisir barat Lampung atas dugaan carut marut nya pekerjaan Revitalisasi sekolah di berbagai jenjang yang ada di kabupaten pesisir Barat, .misal kejadian yang aneh dan di luar nalar bahwa ARS Kepala sekolah SDN 18 krui setelah mencairkan uang rehab bersama.bendahara (D) untuk sekolah yang dimaksud .

"D" yang mengaku di hadapan media ini bahwa dia adalah bendahara pekerjaan revitalisasi rehab SDN 18 ini, menurut paparan bendahara bahwa saya hanya jadi formalitas saja menjabat bendahara ini, yang jadi masalahnya berat ku bahwa beberapa saat setelah pengambilan uang 70%, Uang tersebut di minta lagi dari saya selaku bendahara, dan hanya di berikan Rp.185 juta saja dengan perintah kerjakan sesuai yang bisa kamu kerjakan. Sabtu 31 Oktober 2026

Lebih jauh "D" bercerita bahwa beberapa hari kemudian Penggantian Kepala sekolah dari ARS ke Plt " T" sehingga putus kabar dan saya kesulitan komunikasi ke pak ARS kepala sekolah yang lama yang masih memegang Uang rehab tersebut, termasuk pihak mahasiswa ITERA yang bertugas kesulitan ketemu Ars,, hingga saat ini kami dewan guru dan Plt Kepsek baru tidak ada yang tau keberadaan nya, mutasi kemana dan di sekolah mana.

"T" saat di konfirmasi terkait keuangan revit rehab sekolah sdn 18 krui, beliau langsung Angkat tangan dan menjawab tak tau apa apa dan tidak bisa komunikasi dengan pak ARS kepala.sekolah sebelum saya, sungguh saya tak tau menau tidak ada petunjuk dari dinas pendidikan kabupaten pesisir Barat.

Di tempat terpisah dan lain waktu Media ini pernah mempertanyakan langsung ke pihak Dinas pendidikan kabupaten pesisir barat melalui kabid ("A") dan kadis.("M") pihaknya menjawab bahwa Kepsek ARS.di mutasi masih di Pesisir barat dan enggan menyebutkan detil sekolah apa dan dimananya.

" Andre Saputra.sekjen Lsm Lipan Lembaga independen Pemantau.Anggaran Negara menegaskan bahwa patut kita duga bahwa.semua.cerita yang ada sudah menjadi kongkalikong antara kepsek.ARS..dengan pihak disdik kabupaten pesisir Barat.

Masih kata Andre saputra sekjen LSM LIPAN bahwa sudah ada pembodohan publik, bahwa ada apa dengan mutasi seorang kepala sekolah gak jelas dimananya, tak mau menjelaskan, terus kenapa penggantinya masih Plt, ini kan gak bener karena ARS secara administrasi negara masih menjabat di sdn 18 krui, dengan dia membawa uang revit tentu akan terhambat atau terganggu pekerjaan rehab yang dimaksud, hal ini juga yang di jelaskan bendahara pembangunan.

Sementara plt kepsek yang baru tak tau apa apa karena Uang revit masih di tangan Ars yang tak jelas di sumputkan dinas dimana dia, sepertinya anak anak.PAUD lebih paham menjawab kejadian ini.

Maka oleh sebab itu Lsm Lipan masih konsen dalam pengumpulan data bagi semua yang mendapatkan bantuan rehab revitalisasi khususnya di kabupaten pesisir barat, yang nantinya akan kami laporkan ke KPK,Kejagung, DPR RI,serta Mabes POLRI, kementerian pendidikan sehingga pihak Aph bisa turun mengaudit terkait laporan yang akan kami sampaikan nanti dan data kami akan menjadi bukti petunjuk/pemula, karena kami punya keyakinan bahwa hal semacam ini sudah terorganisir dengan baik oleh pihak oknum oknum terkait yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan di tingkat kabupaten kota, apa lagi dugaan kami Indikasi korupsi di SDN 18 di kisaran 600 jutaan, 

Lanjut kata Andre saputra sekjen Lsm Lipan pesisir barat, bahwa hampir dan 99%.pekerjaan revitalisasi di pesisir Barat menabrak aturan yang sudah di tentukan Negara, seperti seharusnya wajib swakelola, dilarang dikerjakan pihak ketiga, pekerjakan komite dan warga sekitar,

Ini yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, infor tenaga dari luar, komite tidak berfungsi, di kerjakan pihak ketiga/diborongkan, hal ini sama saja dengan merampas lapangan kerja warga dan komite wali murid, sementara pihak Negara sudah menghitung dengan data.bahwa revitalisasi ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar dengan menyerap ratusan ribu ,
banyangkan data ini justru terbalik, saran kami mari kita sama belajar bertaubat.dengan cara agama kita masing masing tutup andre. ( Yasir ).
📢 INFO IKLAN
Pasang Iklan & Kerjasama Media – Rakyat Merdeka RI
• Jangkau puluhan ribu pembaca aktif rakyatmerdekari.co.id
💬 Hubungi Redaksi Iklan (WhatsApp) ›
📢 INFO IKLAN
Pasang Iklan & Kerjasama Media – Rakyat Merdeka RI
• Jangkau puluhan ribu pembaca aktif rakyatmerdekari.co.id
💬 Hubungi Redaksi Iklan (WhatsApp) ›

💬 Komentar 0

Belum ada komentar.